PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN SATUAN INTELIJEN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu selama tahun 2023–2024. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis dokumen peraturan dan wawancara lapangan dengan pejabat intelijen serta pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang terdiri atas tahap pengumpulan data, identifikasi, serta analisis dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Dari 133 laporan yang diterima, hanya 58 kasus yang memenuhi syarat identifikasi, dan lebih lanjut hanya 27 kasus yang layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ketidakharmonisan antara volume laporan dan tindak lanjut menunjukkan adanya kendala struktural dan sumber daya. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi hukum petugas intelijen, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks penyelidikan pemilu belum terpenuhi secara maksimal karena hanya dua dari lima indikator efektivitas hukum yang dapat dikatakan terpenuhi. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan, pelatihan petugas, dan peningkatan literasi hukum publik untuk memastikan sistem penyelidikan dapat berjalan secara efisien dan adil.

This study aims to evaluate the legal effectiveness of the investigative functions carried out by the Intelligence and Security Unit of the South Sulawesi Regional Police in handling election-related crimes during the 2023–2024 period. The research adopts a normative-empirical approach, combining legal document analysis and field interviews with intelligence officials and other relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investigative stages—namely data collection, identification, and evaluation—has not functioned optimally. Out of 133 public reports and findings, only 58 cases qualified for identification, and only 27 proceeded to the prosecution phase. The discrepancy between reported cases and processed investigations suggests structural limitations and inadequate operational capacity. Key challenges include low public legal awareness, insufficient legal expertise among intelligence personnel, and weak interagency coordination. The study concludes that the legal effectiveness of the investigative process remains suboptimal, with only two out of five essential legal effectiveness factors being adequately met. Institutional reinforcement, enhanced personnel training, and improved legal literacy among citizens are urgently needed to ensure the investigative mechanism operates efficiently, proportionally, and in accordance with democratic principles.