HUBUNGAN PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN PENGEMUDI (SKUKP) PADA DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SULAWESI SELATAN

Lharasari Prathiwi; Hasanuddin Remmang; Herminawati Abubakar

doi:10.35965/jbm.v4i1.1210

Authors

Lharasari Prathiwi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Hasanuddin Remmang Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Herminawati Abubakar Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1210

Keywords:

Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektif dan Efisien, Kepastian Hukum dan Kinerja

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dengan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi serta kepastian hukum memiliki pengaruh terhadap kinerja variabel dalam Ditlantas Polda Sulawesi Selatan dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip-prinsip Good Governance yang paling berpengaruh terhadap kinerja Penerbitan Surat Keterangan Tes Keterampilan Pengemudi (SKUKP) Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Subdirektorat Kependudukan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan dengan jumlah populasi 133 responden (metode sensus). Analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk menjelaskan gambaran responden dan deskripsi penelitian, sedangkan untuk menganalisis data kuantitatif menggunakan analisis Regresi Berganda. Penelitian ini mengkaji tentang prinsip-prinsip good governance yang berpengaruh terhadap kinerja personel Polri di Subdit Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata R, R2 memberikan pengaruh yang signifikan. Korelasi regresi untuk variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), partisipasi (X3), efektivitas dan efisiensi (X4) dan kepastian hukum (X5) serta konstanta koefisien regresi juga berpengaruh signifikan. Dan variabel akuntabilitas dominan (X1) berpengaruh terhadap kinerja pegawai, setelah dilakukan pengujian dengan uji F dan uji t yang menunjukkan pengaruh yang signifikan.

The purposes of this study are: (1) to determine and analyze the application of the principles of good governance with the variables of accountability, transparency, participation, effectiveness and efficiency as well as legal certainty have an influence on the performance of variables in the Ditlantas Polda South Sulawesi and (2) to find out and analyze about the principles of Good Governance that most influence the performance of the Issuance of Certificate of Driver Skill Test (SKUKP) Ditlantas Polda South Sulawesi. This research was conducted at the Regident Sub-Directorate of Ditlantas Polda South Sulawesi with a total population of 133 respondents (census method). Analysis of the data used is descriptive to explain the respondent's description and description of the research, while to analyze quantitative data using Multiple Regression analysis. This study examines the principles of good governance that affect the performance of Polri personnel in the Regident Sub-Directorate of the Ditlantas Polda South Sulawesi. The results showed that the average value of R, R2 gave a significant effect. Regression correlations for the variables of accountability (X1), transparency (X2), participation (X3), effectiveness and efficiency (X4) and legal certainty (X5) as well as regression coefficient constants also have a significant effect. And the dominant accountability variable (X1) has an effect on personnel performance, after testing with the F-test and t-test which shows a significant effect.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Samad, 2003. Analisis Faktor – faktor Kemampuan Kerja yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PropinsiSulawesi Selatan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

B.Arif Sidharta, 2000, Terjemahan Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke Tentang Apakah teori Hukum Itu, Bandung.

Bhatta, Gambir, 1996. Capacity Building at the Local Level For Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaningless.

Dwidjowijot, Riant Nugroho 2003, Kebijakan Publik, Pormulasi, ImplementasidanEvaluasi,

Elex Media Komputinda, Jakarta.

Edy Topo Ashari dan Desi, 2001.Membangun pemerintah yang baik, (Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III),LAN RI, Jakarta.

Haris, Andi, 2006. Cegah Korupsi, Bangun Good Governance (Artikel) Harian Fajar, No. 60 Tahun XXV Hal 4.

Hasibuan, Malayu SP, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta. Ismail Mohammad dkk, 2004, Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas,Universitas Trisakti, Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustopadidja, 1999. Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani, LAN RI, Jakarta. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua, 2004, LAN RI, Jakarta.

Rewansyah, Asmawi. 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. RizkyGrafis: Jakarta.

Rivai, Veithzal, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Riduan, 2008.Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Penerbit, Alfabeta, Bandung.

Rivai, veithazal, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dariTeori ke Praktek, Edisi Kesatu, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jakarta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Jakarta.

Perkap Kapolri Nomor 8 tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.