TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019

Authors

  • Muhammad Arief Wiratama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
  • Almusawir Almusawir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
  • Siti Zubaidah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1581

Keywords:

Penyalagunaan Narkotika, Tentara, Putusan

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan sanksi hukuman yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya, apatah lagi jika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Penelitian ini ibertujuan untuk imemahami ipertimbangan hukum oleh iHakim ipada tindak ipidana ipenyalahgunaan Narkotika yang idilakukan Oleh TNI putusan iNomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 idana mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan Oknum Anggota TNI putusan No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Penelitian dilakukan di Kota Makassar ialah Majelis hukum MiliteraIII-16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 isudah isama pada hukum yang legal karena Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melihat dari fakta–fakta yang iterungkap di dalam persidangan serta melihat Tuntutan Jaksa Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. 2) Penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empati) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara..

Narcotics abuse is a criminal act with punitive sanctions that should provide a deterrent effect for the perpetrators, especially if it is carried out by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are supposed to be role models in maintaining security and order in society. However, there are not a few cases involving members of the TNI in this narcotics abuse case. This study aims to understand the legal considerations by iJudges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision iNumber: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. The research was conducted in Makassar City, namely the Makassar Military III-16 Legal Council. The results of the study show: 1) Judge's consideration in Decision No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 is the same in legal terms because the Judge in considering his decision has seen from the facts revealed in the trial and saw the Military Prosecutor's Claims, Witness Statements, and Defendant's Statements. 2) The imposition of criminal sanctions on Judge's decision no. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 has not been maximized because in his decision the Judge only sentenced a minimum of 4 (empathy) years in prison and 4 (four) months the Judge should have sentenced a maximum of 12 (twelve) years in prison.

References

Amanda, Fayelixie Keshia, and Siti Zubaidah, 2021, Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks), CLAVIA: Jurnal Hukum Vol. 19 No.1, Hal. 19-36.

Anton Sudanto. 2012. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, Hal 14-18.

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.

Downloads

Published

2022-08-30

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>