ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN KPK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan pemberlakuan perpanjangan masa jabatan secara langsung dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023, maka masa jabatan Pimpinan KPK berakhir pada Desember Tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan. Untuk bahan dan data hukum adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data hukum selanjutnya di analisis secara kualitatif dan diolah secara dedukatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa pemohon telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sementara pemberlakuan putusan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK telah di laksanakan, di mana Presiden mencabut Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2019 dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 yang berarti masa jabatan Pimpinan KPK di perpanjang 1 (satu) Tahun.

This study aims to determine and analyze the legal considerations of judges in the Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerning the Extension of the Term of Office of the KPK Leadership from 4 (four) years to 5 (five) years and the direct implementation of the extension of the term of office by issuing Presidential Decree Number 112/P of 2023, then the term of office of the KPK Leadership ends in December 2024. This type of research is normative with a focus on literature studies. For legal materials and data are primary, secondary and tertiary. Legal materials and data are then analyzed qualitatively and processed deductively. The results of this study indicate that the legal considerations of the Constitutional Court judges are inseparable from legal considerations in accordance with Article 34 of Law Number 30 of 2002 that the applicant has lost his right to obtain fair legal certainty, equal standing before the law and freedom from discriminatory treatment that is contrary to Article 28D paragraph (1,2,3) and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the implementation of the decision by extending the term of office of the KPK Leadership has been carried out, where the President revoked Presidential Decree Number 112/P of 2019 and issued Presidential Decree Number 112/P of 2023 which means that the term of office of the KPK Leadership is extended by 1 (one) year.