IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk Pelayanan Perizinan Usaha dan upaya apa yang dilakukan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini mengunakan teori Edwards III dengan mengunakan indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi. Bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujud pelayanan kerja Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP dalam memberikan pelananan kepada stakeholders, anatra lain: (a) Komunikasi; (b) Sumber daya; dan (c) Struktur birokrasi. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, pelaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pola Mengatasi Persoalan dalam Perizinan Usaha Dalam Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait, termasuk perlunya pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis agar sistem Online Single Submission berjalan dengan baik.

This study aims to determine and analyze the form of Business Licensing Services and what efforts are being made at the Investment Service and One Stop Integrated Services in Enrekang Regency in overcoming business licensing problems with the Online Single Submission (OSS) system in Enrekang Regency. This study uses Edwards III theory with indicators of communication, resources, attitude of implementers,and  employees. The form of business licensing services is the form of work services for the State Civil Apparatus at DPMPTSP in providing services to stakeholders, including: (a) Communication, namely two-way communication between employees and employees with a balanced community; (b) Resources, namely budgetary resources and equipment; and (c) Employee Structure, which follows standard Operational Procedures in the application of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. This Government Regulation also explains that the purpose of implementing risk-based business licensing is to improve the investment ecosystem and business activities, namely through implementing business licensing more effectively and simply and monitoring activities that are transparent, structured, and accountable in accordance with the applicable provisions. The Pattern of the Problem Solving in Business Licensing in the Implementation of One Stop Services at DPMPTSP Enrekang Regency cannot be separated from the factors that influence it. The obstacles faced by DPMPTSP are lack of understanding of business actors in the system, perpetrators not fulfilling commitments and the internet access in Eastern Indonesia. Temporary efforts carried out by DPMPTSP are providing assistance and coordination with related institutions.