PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar dalam perkara Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negri Kelas 1 A Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, jenis data yang di gunakan yaitu data priemer dan data sekunder, Metode yang gunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumen untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa, pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang, seperti penjemputan dan pengembalian, kerahasian identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam memberikan perlindungan hukum juga tidak berjalan dengan efektif karena adanya beberapa hambatan, pertama korban tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua sikorban mungkin takut akan adanya akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut dan ketiga sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas

The study aims to identify the forms and barriers in providing legal protection to victims of crime of trafficking people in the City of Makassar in the case (Judgment No. 491 / pid.sus / 2022 / pn mks) The study is a normative-empirical study conducted at the office of the first-class black court of Makassar and the police of the southern sulawesi district. The type of data used is primary and secondary data. The method used is an interview. library studies and documents to draw a conclusion on the issue discussed. Research results show that the implementation of legal protection against victims of human trafficking is done by providing such protection. compensation of losses, Restitution and compensation, consulting services and medical assistance, Legal assistance and providing information and as well as ensure the fulfillment hak-hak victims of the, such as pickup and return, the right to obtain kerahasian identity to rehabilitation providing legal protection is not effective because of several obstacles, first the unable to react against irregularities, the second sikorban probably feared there may be due to more serious because of opposition and the third concerned the social climate has been caused by the absence of broad rekasi